Oct 19, 2014

Dilema kesejahteraan petani sawit

Petani yang kita bayangkan seringkali digambarkan miskin dan hanya punya lahan yang seadanya. Tidak heran profesi petani menjadi kurang populer dibandingkan profesi lainnya seperti akuntan, arsitek dll.

Saya berkesempatan menemui petani sawit di Sanggau & Sintang, Kalimantan Barat, cerita mereka beragam soal akses lahan dan kemiskinan. Di wilayah ini dulunya kelapa sawit dikenalkan bersama program transmigrasi dengan dua tujuan yaitu meratakan penyebaran penduduk dan melalui program ini transmigran mendapat akses lahan dan lahan menjadi produktif. 

Dampak terhadap masyarakat lokal
Program transmigrasi punya plus dan minus. Minusnya program ini mengasumsikan masyarakat tempatan akan menerima program dan menyatu dengan pendatang. Kenyataannya tidak selalu dan ini sering memicu konflik sosial. 

Kedua, soal tanah yang di'bagi'kan kepada transmigran sesungguhnya bukan tanah bebas. Ada hak masyarakat tempatan (adat dsb) yang secara implisit ada namun secara eksplisit tidak diakui oleh negara. Soal tanah-pun merupakan potensi gesekan sosial.

Kehidupan petani sawit
Petani sawit dibangun melalui model inti-plasma dimana adanya kebun inti yang dikelola perusahaan akan membantu kebun plasma yang diusahakan  petani. Namun syaratnya petani harus punya lahan untuk ditanami sawit. Sebaliknya, para transmigran  mendapat pem'bagi'an lahan dimana sebagian dibuat kebun inti, kebun petani, lahan tanaman pangan & pemukiman. 

Skema penyerahan lahan ini semakin berkembang. Pola kemitraan petani & perusahaan mensyaratkan petani menyerahkan lahannya dengan pembagian 70-80% menjadi bagian perusahaan dan menyisakan 20-30% lahan untuk petani. Dan dalam skema ini petani tidak tahu dimana lokasi kebun mereka diareal konsesi karena  kebun dikelola satu atap (satu manajemen). Akibatnya, petani hanya akan menerima bagi hasil tanpa perlu berkeringat mengelola kebunnya sendiri  (setelah  dipotong biaya pembuatan kebun dll). Kebun plasma sepenuhnya dibawah pengelolaan manajemen perusahaan (pemupukan, pembersihan lahan dll). Namun petani bisa bekerja dikebun (inti/plasma) dan tenaga mereka dinilai setara upah.

Lahan sebagai sumber kesejahteraan
Cerita dari lapangan menunjukkan bahwa lahan masih menjadi sumber kesejahteraan. Kepemilikan kebun sawit berbasis kepada seberapa besar individu punya akses ke lahan. Ada masyarakat yang tidak menanam sawit karena tidak punya lahan atau lahan mereka sudah dijual kepada tetangga atau orang lain. 

Kesejahteraan petani pada gilirannya merupakan hasil gabungan dari faktor lahan, input, tenaga kerja dan lain sebagainya. Di lapangan, kesejahteraan mereka juga ditentukan oleh struktur pengelolaan sawit antara perusahaan & petani. Kelapa sawit (ditingkat TBS) mempunyai karakteristik pasar dengan pembeli yang terbatas dan petani hanya nrimo sebagai price taker. Akibatnya harga bisa ditekan oleh "komite penentuan harga" yang kebanyakan terdiri dari pengusaha. 

Tidak hanya itu, petani yang mengikuti skema sawit bagi hasil (dijuluki  petani berdasi - karena hanya menerima bagi hasilnya tanpa kerja) berada dalam posisi yang rentan karena petani tidak mengetahui berapa hasil sebenarnya dri kebunnya. Ada peluang tidak transparannya manajemen plasma terhadap hasil kelola kebun milik petani. 

Penutup
Untuk menjamin kesejahteraan petani, maka perlu dipastikan akaes lahan dan faktor produksi pendukung lainnya seperti input maupun permodalan. Struktur nilai tambah produk sawit saat ini masih terkonsentrasi di pengusaha besar (pemlik konsesi dan pabrik). Untuk menjamin nilai tambah yang adil maka petani harus kuat secara kelembagaan maupun permodalan sehingga mampu mengelola panen mereka secara bersama. Ide petani (perkumpulan petani) yang memiliki pabrik skala kecil menengah bukanlah suatu hal yang tidak mungkin.