May 28, 2009

Ketahanan pangan untuk pengurangan karbon, Quo Vadis?

Saya menemukan artikel menarik di kompas (disini) mengenai bagaimana mengurangi dampak pemanasan global dengan mengurangi konsumsi daging. Ini menarik karena merupakan langkah nyata untuk mengurangi dampak pemanasan global. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru mengurangi konsumsi daging Anda. Mari kita melihat juga beberapa fakta menarik lainnya. Ternyata konsumsi daging di Indonesia relative rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya (disini).

Malaysia 36,7 kg/kapita/tahun,

Thailand 13,5 kg/kapita/tahun,

Filipina 7,5 kg/kapita/tahun,

Vietnam 4,6 kg/kapita/tahun, dan

Myanmar 4,2 kg/kapita/tahun.

Indonesia 4,7 gram/orang/hari, jauh dari target 6 gram.

Dari data yang saya cuplik tersebut, dibandingkan dengan Malaysia saja yang penduduknya lebih sedikit, konsumsi masyarakat kita kalah jauh. Apalagi dibandingkan dengan konsumsi daging di negara-negara maju.

Nah disini saya mulai bertanya-tanya bagaimana mengoptimalkan konsumsi daging yang cukup untuk ketahanan pangan masyarakat yang seimbang dengan upaya-upaya kita untuk mengurangi dampak pemanasan global? Apa iya kita mau mengurangi konsumsi daging yang sudah rendah demi pemanasan global? Atau ada cara lain, misalnya abis makan daging lalu tanam pohon dsb.

Mungkin saatnya kita beralih ke paradigma “equitable food access for human being”. Dalam paradigma ini ‘equitable access’ berkeyakinan tidak semua masyarakat punya akses yang sama untuk mengkonsumsi daging, ada yang kelebihan dan lainnya kekurangan. Kondisi ini dibentuk oleh beragamnya akses masyarakat diantaranya akses pendapatan, akses sumber daya alam, SDM, modal sosial. Oleh karena itu, akses masyarakat untuk mendapatkan makanan harus adil yang dimulai dari kemampuan untuk mendapatkan akses-akses tadi secara adil pula. Misalnya tersedianya lapangan kerja yang cukup akan mendorong akses pendapatan, dan seterusnya.

Adakah cara lain menurut Anda?

Feb 22, 2009

Strategi sosial PKBL

Tanggal 18-22 Februari 08 Kementerian BUMN menyelenggarakan PKBL fair di JCC. Puluhan BUMN berlaga memamerkan keberhasilannya dalam membina UKM, macam-macam dari industri tekstil, aksesoris, kreasi kayu hingga makanan. Pameran ini tergolong sukses menampilkan UKM ke pasar yang lebih luas. Sayangnya masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.
Ide PKBL adalah kewajiban BUMN untuk menyisihkan 1-2% dari laba bersihnya untuk membina dan mengembangkan usaha kecil menengah. Program dapat disejajarkan dengan tanggung jawab sosial, CSR. yang merupakan ruh perlunya sektor privat mencapai 3 hal secara harmoni yaitu triple bottom line (people-profit-planet). Harapannya BUMN tidak hanya berorientasi laba/profit tetapi juga ikut menjaga lingkungan dan mensejahterakan masyarakat sekitar BUMN beroperasi.
Homogen
Dari pameran JCC, homogenitas sangat terasa. UKM yang tampil mayoritas industri tekstil batik sehingga pameran lebih terasa sebagai pameran batik daripada sisi PKBLnya. Padahal melihat wilayah operasi BUMN diseluruh Indonesia, pameran kemarin harusnya menggambarkan variasi kreasi dari sabang-merauke. Saya sempat bertandang ke stand kerajinan aceh, pontianak, jambi dan beberapa lainnya dari luar Jawa. Kreasi mereka juga cukup menarik dan berdaya jual.
UKM versus Ukm
Bedakan huruf k dalam sub judul diatas. Yang tampil di PKBL fair bervariasi tidak melulu industri kecil tapi juga Kecil. Tampak beda mana yang benar-benar kecil dan bukan. Contohnya dari beragam stand batik, yang kecil terlihat dari jumlah barang yang d display dan variasi yang terbatas. Yang Kecil, stok barangnya banyak, bahkan kartu namanya tertulis outlet di Sarinah dan ITC terkemuka d Jakarta. Wah seandainya UkM tadi bisa menembus pusat perbelanjaan elit pasti merupakan cerita sukses. Ceritanya jadi lain kalau PKBL ternyata salah sasaran dengan membina UKM yang sudah mapan.
Disini memang BUMN sering kesulitan menetapkan siapa yang harus dibantu. Penentuan prioritas kadang tidak dilakukan secara baik dan memperhitungkan kapasitas UKM yang bersangkutan, BUMN hanya fokus pada penyerapan dananya saja. Jalan pintas sering dipakai dengan membina UKM yang success rate-nya lebih jelas. Padahal yang diperlukan oleh UKM tidak hanya modal, tetapi pembinaan untuk mengembangkan usahanya. Akses pasar dan pengetahuan merupakan salah satu diantaranya.
Di atas semua itu, pengembangan usaha kecil merupakan strategi sosial bagi BUMN untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan harmoni bersama masyarakat sekitarnya.

Feb 16, 2009

Kembali ke produk domestik

Semalam di running text metro tv ada himbauan agar PNS menggunakan produk-produk dalam negeri. Memang dalam situasi krisis seperti ini memakai produk domestik adalah pilihan yang wajar. Alasannya dapat menggerakkan perekonomian domestik dan menyerap tenaga kerja lokal. Dengan penduduk kita sebesar 200juta lebih, potensi penyerapan produk domestik demikian besar. Konon, Ical yang juga Menkokesra kesulitan mencari produk sepatu lokal karena lokasinya tidak terpusat (detik finance 15/2/09). Ia pun menyoroti tingginya harga sepatu lokal dibandingkan harga ekspornya. Keliatannya bukan saja persoalan harga tapi pretise dari produk lokal belum setinggi produk impor. Masih ingat sewaktu krisis 2007 ramai-ramai kampanye produk Indonesia tetapi kurang bergema setelah krisis usai? Ini membuktikan kesadaran konsumen masih kurang. Nah, jangan sampai himbauan memakai produk domestik berhenti sampai di saat krisis saja, tetapi sudah saatnya kita kembali pada produk domestik. Supaya produk domestik dipakai, kualitas produk domestik juga harus diperbaiki.