Jun 4, 2008

BLT dan gender inequality

Akhirnya harga BBM naik dengan didukung dalih pemerintah yang memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai upaya mengurangi dampak bagi kelompok masyarakat yang miskin dan hampir miskin. Ada yang dilupakan dari kebijakan ini, yaitu dampaknya kepada keadilan gender. Kenapa isu ini menjadi penting? Tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan gender masih membelit masyarakat kita. Isu gender sering kali hanya dipahami sebagai emansipasi wanita, parahnya pada sebagian masyarakat contohnya 'kelompok' dalam agama menolak dengan kencang isu-isu gender bahkan membuat penghakiman yang tidak perlu terhadap elemen-elemen pendorong keadilan gender (ini kasus nyata di kelompok pengajian di kompleks saya).
Sayangnya fakta di lapangan, ketidakadilan gender ini masih terus terjadi. apalagi dengan BLT yang dikeluarkan tanpa memperhitungkan dampak terhadap relasi gender, mengakibatkan kelompok perempuan dan anak-anak yang semakin menderita.
Pandangan sebagian kita bahwa laki-laki adalah bread-winner, pembawa penghasilan ke dalam rumah tangga menyebabkan keputusan dalam rumah tangga dibuat oleh laki-laki yang dianggap paling bertanggung jawab dalam keluarga. Tengok saja gambar-gamber berikut:

















  • siapa yang mengantri BLT? yap.. perempuan dan anak-anak
  • kemana laki-laki? tentu saja bekerja, mereka kan 'kepala keluarga'
  • siapa yang menikmati BLT? tergantung apa kata kepala keluarga (laki-laki). bisa jadi dibelikan rokok tambahan karena pendapatan pasca BLT relatif meningkat
  • bagaimana nasib anak-anak dan perempuan? ya.. tergantung apa kata kepala keluarga. Tidak ada jaminan alokasi makanan-pun bertambah setelah mendapat BLT. bisa-bisa semakin berkurang karena laki-laki sebagai kepala keluarga meminta porsi lebih banyak karena 'sekali lagi' dia kepala keluarga.

Nah dengan kondisi seperti ini apa iya BLT akan memperbaiki kesejahteraan ibu (perempuan) dan anak? Conditional cash transfer atau nama kerennya PKH (program keluarga harapan) seharusnya diperluas cakupannya. Saat diluncurkan baru tujuh provinsi dengan cakupan kurang lebih 500.000 keluarga miskin. Dulu cuma 27 provinsi, sekarang sudah berapa provinsi ya?

7 comments:

Yudo said...

Bay,
Poin yang ketiga dan keempat belum tentu bay. Dalam banyak kasus, ketika uang dipegang sama istri, biasanya kekuatan bargaining istri untuk alokasi lebih besar. Biasa suami-suami takut istri =)

Lalu poin yang keempat, biasanya perempuan cenderung mengalokasikan income yang bersifat sosial-maksudku untuk keseluruhan anggota keluarga. Dan mungkin beda dengan laki-laki.

Dari sini, saya pikir tepat bila BLT diberikan kepada perempuan/istri ketimbang kepala keluarga.

pelantjong maja said...

Yudo: "Dari sini, saya pikir tepat bila BLT diberikan kepada perempuan/istri ketimbang kepala keluarga."

justru disini poinnya do, klausul penerima BLT adalah kepala keluarga yang notabene adalah laki-laki. nah menarik karena yang antri umumnya perempuan, yang dianggap 'bukan' kepala keluarga. lalu ketika kembali ke rumah, pertanyaannya balik lagi ke bagaimana alokasi BLT-nya di rumah? bagus kalo alokasinya menuruti kata istri, kalo kata suami??

-nad- said...

mungkin suaminya masih pada kerja kali mas, kalo perempuan pastinya kan kalo ngantri lebih dipedulikan,
bukan diskriminasi gender, tapi menerutku kalo masalah "ngejual kemiskinan", permpuan dan anak-anak lebih di prioritaskan,,

pelantjong maja said...

@nad: dipedulikan itu soal lain, justru semakin tidak adil kalau perempuan ngantri sampai pegal trus waktu pulang bawa BLT, laki-laki yang memutuskan uang itu dibuat apa dan berapa banyak?

Berly said...

Berhubung nggak ada datanya (dan penulis tidak menyajikan data/hasil survey yg valid) jadi susah buat komentar setuju atau tidak

pelantjong maja said...

@berly: justru saya membuka peluang pekerjaan untuk para konsultan agar meneliti hipotesis ini.. hehehe

Berly said...

tambahan lagi tentang point terakhir

"Conditional cash transfer atau nama kerennya PKH (program keluarga harapan) seharusnya diperluas cakupannya. Saat diluncurkan baru tujuh provinsi dengan cakupan kurang lebih 500.000 keluarga miskin."

Biasanya sebelum dilaksanakan program full scale dan nation wide, maka umum diselenggarakan dulu pilot untuk uji coba masalah yg akan muncul. Masa langsung hajar bleh aja...