Jan 17, 2008

Iklim buruk investasi migas

Ini oleh-oleh dari menghadiri seminar dengan pembicara Kurtubi, pakar perminyakan nasional. Topiknya tidak jauh seputaran dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap perekonomian nasional. Pertanyaan mendasarnya kenapa Indonesia gagal mengambil manfaat dari kenaikan harga minyak seperti pernah terjadi di era 70-an? Dari diskusi tersebut bila dirunut terungkap perubahan kebijakan neoliberal pada industri migas berdampak terhadap ketidakpastian berinvestasi.

Salah satu poin penting adalah kondisi Indonesia saat ini sebagai net importer disebabkan oleh permintaan dalam negeri yang lebih besar dari produksi per tahunnya. Alhasil kekurangannya dicarikan dari sumber impor. Pertanyaan kenapa supply lebih kecil dapat dijawab dengan tidak ditemukannya sumber-sumber minyak baru selama kurun 8 tahun terakhir (2001-2008) sehingga produksi aktual hanya mengandalkan lapangan lama yang marginal produktivity-nya dipastikan sudah menurun. Pertanyaan selanjutnya kenapa tidak ada upaya ekplorasi sumur-sumur minyak baru? Penyebabnya diantaranya ketidakpastian investasi dan perubahan kebijakan perminyakan dengan dikeluarkannya UU migas no 22/2001.

Dalam UU tersebut, Pertamina tidak lagi menjadi pemain tunggal dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak. Sebagai gantinya dibentuk badan pelaksana (BP migas) yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi. Implikasi yang juga diatur dalam UU tersebut Pertamina tidak lagi berdiri sendiri tetapi harus melakukan kontrak kerja sama dengan badan pelaksana untuk melanjutkan kegiatannya pada wilayah kuasa pertambangannya. Dengan kata lain, badan pelaksana-lah yang menjadi 'pintu' kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas termasuk mengelola penerimaan sektor migas dalam bentuk kontrak bagi hasil-production sharing contract. Sementara Pertamina dan perusahaan perminyakan lainnya harus mengikuti 'rule of play' dari badan pelaksana.

Salah satu implikasi buruk dari UU tersebut adalah ketentuan perpajakan pada kegiatan eksplorasi, padahal tahap ini tingkat keberhasilannya belum pasti. Selain itu otonomi daerah ikut memperburuk citra investasi dengan semakin banyaknya meja yang harus dilalui dalam prosedur investasi. Tau sendiri dong, banyak meja artinya apa? (bersambung)

3 comments:

Luthfi, starbuckerseconomists said...

Halo Pak pelantjong maja,

Menarik sekali tulisan bapak berjudul Iklim buruk investasi migas ini. kebetulan saya pernah beberapa kali mendalami permasalahan ini. kebetuluan skripsi saya juga mengenai UU no 22/2001.

pada dasarnya UU tersebut adalah baik dan bermanfaat bagi negara. karena dengan berlakunya UU tersebut, Pertamina sudah kehilangan haknya sebagai monopolis. kebetulan sekali pak Kurtubi itu dulunya orang Pertamina. penjahat-penjahat Minyak di pertamina tentunya akan sangat terganggu dengan UU ini. karena dengan adanya UU ini mereka sudah tidak dapat menyelundupkan minyak.

BP migas juga tentunya saya yakin banyak kekurangannya. hanya saja yang sepatutnya menjadi isu bukan UU 22/2001. namun bagaimana mengontrol BP migas.

saya bisa bicara cukup panjang lebar, hanya saja agak bizarre kalo saya ungkapkan disini. nanti akan saya buat tulisan tanggapan di Starbuckerseconomists

salam
Luthfi Ridho

pelantjong maja said...

thanks luthfi, kapan-kapan bisa diskusi lebih lanjut. o ya yang belum muncul di tulisan itu adalah dampak uu migas yang baru terhadap penemuan sumber-sumber baru sehingga mempengaruhi lifting minyak kita saat ini (semakin menurun karena hanya mengandalkan sumur2 lama)

peanut observer said...

Tanpa mengurangi rasa hormat saya thd kepakaran Pak Kurtubi, saya kadang bingung kalau beliau sebagai pengamat tapi muatan Pertamina-nya kental sekali, selalu menganggap masa lalu dibawah Pertamina (sebeum UU 22/2001) lebih baik. Apa iya?, bukannya dulu dibawah kordinasi Pertamina (BPPKA, DMPS, etc) semuanya "serba gelap". Apa iya lebih baik??

Dengan UU baru, saya kira lebih transparans dan itu juga salah tujuannya, BPMigas bisa ditelanjangi kalau perlu, dan dirombak manajemennya kalau kurang baik. Daripada cari2 kesalahan UU terus..

Kalau masalah eksplorasi dan discovery, sebaiknya beliau mendalami bisnis upstream (saya percaya tidak semua pangamat tahu semua hal), mungkin beliau juga harus belajar bisnis upstream, sebelum mengatakan tidak adanya penemuan baru akibat UU Migas...

Nanti kalau cost recovery naik, ikut teriak2, padahal tanpa kenaikan cost, bagaimana mau eksplorasi, gratis??

Coba tanya sama investor, apa mereka lebih suka zaman Pertamina atau UU baru?, kalau ada satu dua yang nggak pas, kan bisa diusulkan diperbaiki.

Saya termasuk yang sedih kalau semuanya mau dipaksakan ke Pertamina lagi, di BP Migas pun toh notabene 75% karyawannya mantan Pertamina.. Lebih baik mengusulkan ide konstruktif, memperbaiki BP Migas misalnya, atau bila perlu Pak Kurtubi jadi salah satu pimpinan BP Migas..