Oct 31, 2007

Menolak pendatang

Besok (1 november 2007) pemkot DKI Jakarta akan melakukan operasi yustisi untuk mengurangi pendatang di ibukota. Dalam prakteknya, petugas akan memeriksa identitas kependudukan seperti kartu tanda penduduk. Konon yang melanggar ketentuan kependudukan harus membayar denda kurang lebih Rp. 7juta. Tujuannya operasi ini untuk menimbulkan efek jera supaya pendatang tidak mau datang ke jakarta.

Benarkah demikian?
Secara implisit target operasi yustisi adalah pendatang yang miskin. Mereka biasanya tidak punya identitas lengkap, tempat tinggal tetap bahkan pekerjaan tetap. Karena alasan timbulnya masalah sosial seperti gelandangan & pengemis, mereka selalu ditolak oleh pemerintah kota manapun. Seandainya mereka tertangkap, bagaimana mereka akan membayar denda 7juta itu? Lebih buruk, mereka bahkan tidak mampu membiayai kepulangan ke tempat asal jika pemkot mendeportasi mereka.
Sementara pendatang yang non miskin cenderung dimaafkan karena dianggap tidak mengganggu & justru memberikan kontribusi pada ekonomi lokal.

Kebijakan kependudukan seringkali kontroversial oleh karena itu harus diintegrasikan dengan kebijakan lainnya. Akar masalahnya bukan pada orang yang datang ke kota tetapi menjawab mengapa mereka migrasi ke kota? Berkurangnya lahan pertanian, lapangan kerja serta pertumbuhan yang terpusat di perkotaan adalah beberapa sebab kenapa terjadi urbanisasi. Untuk mengurangi pendatang diperlukan kebijakan yang memecahkan akar masalah urbanisasi sedangkan kebijakan kependudukan difokuskan saja pada isu pengendalian pertambahan penduduk secara alami.

No comments: