Oct 31, 2007

Menolak pendatang

Besok (1 november 2007) pemkot DKI Jakarta akan melakukan operasi yustisi untuk mengurangi pendatang di ibukota. Dalam prakteknya, petugas akan memeriksa identitas kependudukan seperti kartu tanda penduduk. Konon yang melanggar ketentuan kependudukan harus membayar denda kurang lebih Rp. 7juta. Tujuannya operasi ini untuk menimbulkan efek jera supaya pendatang tidak mau datang ke jakarta.

Benarkah demikian?
Secara implisit target operasi yustisi adalah pendatang yang miskin. Mereka biasanya tidak punya identitas lengkap, tempat tinggal tetap bahkan pekerjaan tetap. Karena alasan timbulnya masalah sosial seperti gelandangan & pengemis, mereka selalu ditolak oleh pemerintah kota manapun. Seandainya mereka tertangkap, bagaimana mereka akan membayar denda 7juta itu? Lebih buruk, mereka bahkan tidak mampu membiayai kepulangan ke tempat asal jika pemkot mendeportasi mereka.
Sementara pendatang yang non miskin cenderung dimaafkan karena dianggap tidak mengganggu & justru memberikan kontribusi pada ekonomi lokal.

Kebijakan kependudukan seringkali kontroversial oleh karena itu harus diintegrasikan dengan kebijakan lainnya. Akar masalahnya bukan pada orang yang datang ke kota tetapi menjawab mengapa mereka migrasi ke kota? Berkurangnya lahan pertanian, lapangan kerja serta pertumbuhan yang terpusat di perkotaan adalah beberapa sebab kenapa terjadi urbanisasi. Untuk mengurangi pendatang diperlukan kebijakan yang memecahkan akar masalah urbanisasi sedangkan kebijakan kependudukan difokuskan saja pada isu pengendalian pertambahan penduduk secara alami.

Oct 20, 2007

Land Evolution (revisited)

Sejak 1995,hampir setiap tahun saya usahakan untuk pulang ke Denpasar,kota tempat saya di besarkan hampir 20 tahun. Di kota ini, setiap saya datang, semakin mnggeliat & mempercantik diri. Sekarang, mencari mal & pusat pertokoan tidak sesulit dulu, demikian pula jenis & kualitas barang yang di tawarkan semakin beragam.

Menjamurnya pusat pertokoan, mal dan sejenisnya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan penduduk yang melirik Denpasar sbg pusat ekonomi baru. Meningkatnya jumlah penduduk -termasuk para pendatang- merupakan ancaman tersendiri untuk konversi lahan pertanian. Dampak ini saya perhatikan sangat jelas terlihat polanya. Kota Denpasar tumbuh ke wilayah yang dulu disebut pinggiran. Rumah saya di daerah Padang Sambian, saat ini bukan pinggiran lagi. Saya ingat ketika rumah saya masih dlm proses pembangunan, hamparan sawah yang menghijau adalah pemandangan biasa & tidak jauh dari rumah ada sungai yang saya biasa memancing dsana. Bahkan, untuk mencapai rumah saya hanya ada satu jalan yang dibeberapa tempat masih belum diaspal.

Sekarang, jalan aspal hotmix sudah menembus kira-kira 50 meter dibelakang rumah saya. Lahan sawah yang dulu sejauh mata memandang,kini tinggal beberapa petak saja. Gantinya, bangunan rumah, hotel, pertokoan berdiri disana. Sering saya bertanya bagaimana nasib pemilik sawah yang dikonversi itu? Apakah sesuai dg prediksi Lenin dimana mereka menjadi wage laborer di kota atau menjadi orang kaya baru? Konon, beberapa orang menjadi sukses setelah menjual tanahnya sedangkan beberapa yang lain nasibnya tidak berubah bahkan lebih buruk. Tetapi yang pasti, nasib para buruh tani semakin tdak jelas karena penyempitan luas sawah mengakibatkan kompetisi mendapatkan pekerjaan semakin sulit. Sementara, mencoba pekerjaan dluar pertanian tidak mudah karena ada skill gaps yang tidak dimiliki padahal dibutuhkan oleh non farm jobs.

Cerita seperti ini terjadi dibanyak tempat lainnya di Indonesia. Yang pernah saya datangi, Kepulauan Tanimbar & Kabupaten Pelalawan Riau terlihat pola-pola sejenis. Yang sedikit berbeda adalah pengusaan atas tanah dikedua tempat tersebut masih didominasi oleh tanah adat (ulayat=Riau; petuanan=Tanimbar).

Dosen saya pernah bertanya dalam seminar tesis 'Kalau komersialisasi tanah itu tak bisa dihindari,lalu apa?'. Jawaban saya saat ini adalah yang paling penting tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Setidaknya ada 2 persoalan mendesak yakni lapangan kerja & ketahanan pangan. Petani & buruh tani mungkin sudah saatnya pindah pekerjaan ketika upah bertani lebih kecil upah d tempat lain. Untuk mengatasi persoalan ketahanan pangan, perlunya campur tangan pemerintah untuk memberi insentif petani berproduksi lebih banyak. Untuk menghidari perpindahan tenaga kerja ke luar sektor pertanian, sektor ini harus atraktif. Caranya perlu ada campur tangan pemerintah untuk memberikan insentif agar petani mau berproduksi lebih banyak. Dengan kata lain membuat pendapatan petani lebih besar pendapatan di tempat lainnya sehingga dia tidak harus menjual tanahnya bahkan kalau perlu memperluas lahan garapannya. Paling tidak dua hal akan terpenuhi yaitu lapangan kerja dan ketahanan pangan .

Oct 11, 2007

happy ied mubaraq

I wish you all happy ied mubaraq,

Selamat Idul Fitri 1428 H,

despite all the difference we had, let's make our world better

so we can live in peace and harmony

Oct 4, 2007

tentang corporate social responsibility

Ini pengalaman saya melakukan assessment pada sebuah perkebunan kelapa sawit di Sumatra. Dalam assessment itu, perusahaan ingin mengetahui bagaimana dampak sosial akibat beroperasinya perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan kepada konsumen, pemegang saham, masyarakat bahkan kepada lingkungan (bumi). Serba serbi CSR bisa dilihat disini.

Bicara mengenai perubahan sosial adalah ladang perdebatan karena tiap orang memandang perubahan dari sudut pandang yang berbeda. Dan itulah yang terjadi ketika tim mempresentasikan hasil temuan penilaian dampak sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa investasi skala besar membawa perubahan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitarnya. Setidaknya, masyarakat mengenal cara baru bertani dimana sebelumnya hanya mengenal perladangan dan kebun karet rakyat.

Disisi lain, perubahan ekonomi bukanlah satu-satunya perubahan yang terjadi. Relasi sosial antara masyarakat dan sumber daya ikut berubah. Contohnya konversi lahan menjadi kebun kelapa sawit telah menghilangkan akses masyarakat kepada tanah ulayat (adat), ditambah lagi komersialisasi lahan kepada pendatang karena nilainya meningkat sejalan beroperasinya perusahaan. Perubahan sosial seperti ini semakin sulit dibahas jika kemudian harus dibandingkan dengan perubahan ekonomi yang relatif dapat diukur secara moneter. Sulitnya lagi, perubahan sosial kadang irreversible sehingga tidak tergantikan dengan nilai uang manapun. Namun upaya pengukuran secara kuantitatif tetap bisa dilakukan namun ini bukanlah angka pasti, hanya menunjukkan indikasinya saja.

Kembali ke presentasi diatas, perusahaan secara implisit berusaha mempertahankan bahwa keberadaan investasi besar menguntungkan masyarakat sedangkan kami mencoba melihat bahwa selain manfaat ekonomi, terjadi perubahan lain yang mungkin bisa mengurangi keuntungan perusahaan dimasa depan. Inilah yang disebut tanggung jawab sosial perusahaan yang diejawantahkan bagaimana menjamin keberlanjutan usaha tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.