Sep 2, 2007

Orang miskin (tak) layak dibela

Coba simak pendapat wakil rakyat berikut dalam menyikapi dua isu yang berbeda, keduanya dikeluarkan dalam waktu yang tidak jauh berbeda.

A. konversi minyak tanah

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agung Laksono pada kesempatan jumpa pers di kantornya (27/8), menilai pemerintah telah gagal. ...Pemerintah dipandang tidak mampu mengantisipasi keterkejutan masyarakat karena minyak tanah yang telah membudaya sejak lama menjadi bahan bakar andalan akan tergantikan oleh gas.

...

Selain itu, Agung juga meminta agar semua kalangan turut mendukung suksesnya kebijakan konversi ini. Dia menyayangkan adanya sejumlah oknum yang memanfaatkan situasi sulit seperti ini demi keuntungan pribadi.


B. tarif jalan tol
DPR mendukung gugatan class action masyarakat dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) atas keputusan pemerintah menaikkan tarif tol.
...
class action merupakan salah satu jalan bagi publik untuk mencari keadilan. "Class action untuk menuntut pembatalan kenaikan tarif tol itu tidak bisa dihindari dan justru harus didukung karena pemerintah tampaknya tetap ngotot menaikkan tarif tol," kata Lukman
...
Hal senada diungkapkan Diah Defawatie Ande. "Beban masyarakat sudah begitu tinggi, pajak dikenakan pada setiap aktifitas kehidupan. ... Ia menilai, pemerintah dan perusahaan pengelola jalan tol sengaja menutupi perjanjian awal pembangunan jalan tol untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, tapi merugikan masyarakat.


menarik bukan? setidaknya ada 2 kata kunci yang menggelitik yaitu kata "keuntungan" dan "masyarakat" dimana pada kedua kasus diatas mewakili pandangan yang berbeda. Pertanyaannya kemudian masyarakat manakah yang diwakili oleh para wakil rakyat itu? idealnya adalah para konstituen yang memilih mereka sehingga mereka bisa duduk di senayan. Terlepas dari wakil rakyat diatas mewakili partai apa, pemilih datang dari berbagai latar belakang ekonomi. Seandainya dari data orang miskin sebanyak 37,17 juta orang semuanya mencoblos pada pemilu yang lalu, maka ini sudah cukup untuk menjadi alasan perjuangan di senayan. Tapi kenyataannya kembali ke pertanyaan awal saya diatas, siapa mewakili siapa (bandingkan dengan penduduk Jakarta (miskin dan tidak miskin) yang jumlahnya hanya 5 jutaan orang)? Sangat jelas pada isu tarif tol, masyarakat yang notabene mampu-lah yang diwakili dan layak diperjuangkan. Sedangkan pada isu konversi, masyarakat miskin layak menerima dampak konversi berupa kelangkaan minyak di pasaran.

Kedua, mengulas kata 'keuntungan' menimbulkan pertanyaan siapa yang untung dan siapa yang buntung? Pada kedua kasus, jelas yang buntung adalah masyarakat secara keseluruhan. Pada kasus tarif tol, kenaikan tarif akan ditransmisikan ke harga produk akhir mengingat biaya transportasi yang meningkat. Sedangkan pada kasus konversi, kelangkaan minyak berakibat berkurangnya daya beli masyarakat miskin selain dari sisi produsen, dapat meningkatkan harga 1 porsi nasi (misalnya warteg).

Bicara siapa yang untung, ini tantangannya! tidak mudah menelisik siapa yang mendapat keuntungan pada kedua kasus ini. Dalam setiap rantai produksi (kasus konversi) mereka menangguk keuntungan walaupun dalam besaran yang berbeda. Sedangkan tarif tol tampaknya akan menguntungkan pemerintah karena meningkatnya pendapatan jasa marga berarti setoran devidennya akan meningkat.

Menarik juga sambutan Burhanudin Abdullah mengenai paradox pembangunan "trickle up economy atau penghisapan ke atas" patut menjadi renungan. Masyarakat sudah lelah menjadi pihak yang 'buntung' melulu, lalu kapan 'untung'-nya???

1 comment:

burhanshadiq said...

memang sekarang kudu dibutuhkan kejelian. jeli terhadap komentar orang. Makasih udah nge-share ke jelian anda mengamati komentar2 para anggota yang terhormat itu.
Salam kenal...