Apr 26, 2007

Dilema korban lumpur panas sidoarjo

Ada yang mengusik pikiran saya ketika mengikuti perkembangan kasus penuntutan ganti untung korban lumpur Lapindo. Intinya para korban, terutama yang akhir-akhir ini berdemo di Jakarta meminta ganti untung penuh (GUP). Sedangkan pemerintah memutuskan untuk memberikannya secara bertahap seperti korban lumpur terdahulu dengan komposisi 20% dibayar dimuka. Disinilah letak dilema korban lumpur, antara menerima usulan ganti untung bertahap (GUB) atau bertahan dengan tuntutan ganti untung penuh?

Situasi korban lumpur tampaknya mirip situasi dalam dilema tahanan (prisoner’s dillema). Singkatnya, jika ada 2 tahanan yang diinterogasi secara terpisah, mereka menghadapi dilema apakah sebaiknya mereka ‘mengaku’ atau ‘tidak mengaku’. Jika salah satu tahanan mengaku sedangkan tahanan lain bungkam, maka hukuman maksimal hanya dijatuhkan kepada tahanan yang bungkan sedangkan tanahan yang mengaku, dibebaskan dari tuduhan. Sedangkan jika keduanya mengaku maka keduanya akan mendapat hukuman yang lebih rendah. Bahkan, jika keduanya memilih ‘bungkam’ maka keduanya akan bebas. Masalahnya kedua tahanan ditempatkan secara terpisah dan tidak mungkin untuk membuat kesepakatan diantara mereka. Menghadapi dilema seperti ini, kedua tahanan akhirnya memilih mengaku dan sebagai hasil akhir, mereka tetap mendapat hukuman tetapi lebih ringan.

Tantangan bagi para korban lumpur saat ini adalah memperkuat aksi kolektif secara efektif untuk mencapai tujuan GUP. Berkeliarannya kelompok oportunis di dalam kelompok besar mengindikasikan kemiripan situasi dengan prisoner’s dilemma. Jika sebagian kelompok menyetujui frame GUB maka keseimbangan kelompok besar akan goyah. Dampaknya jelas, kelompok besar akan menghitung ulang peluang memperoleh ganti untung secara cepat. Sebab ada kemungkinan mereka yang bertahan pada skema GUP tidak mendapatkan kompensasi sama sekali. Pertama, karena pemerintah pura-pura tuli sehingga mengambangkan keputusan. Jika berlarut-larut apalagi sampai dengan pergantian kepemimpinan (presiden), semakin kecil kemungkinan untuk memperoleh kompensasi.

Kedua, memperjuangkan GUP pada dasarnya membutuhkan energi ekstra luar biasa: fisik, financial maupun non fisik. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, perjuangan bisa berhenti ditengah jalan. Dengan kondisi korban saat ini, adalah rasional bagi korban lumpur menyepakati skema GUB. Dalih ‘life must go on’ setidaknya tepat pada saat ini. Namun tidak boleh terlena untuk menagih sisa 80% GU yang sudah dijanjikan saat ini.

Mari, kita mengawal kesepakatan ini sampai tahun depan, dan pihak Lapindo harus membayar sisanya tanpa kecuali.

1 comment:

Yudo said...

Bay,
Yang juga menarik itu soal assesment dari problem eksternalitas semacam ini. berapa nilai tanah yg harus dibayar dsb? kedua implikasi putusan hukum dan skema payments Lapindo. Gue sepakat bahwa Lapindo harus bertanggung, tapi persoalannya bagaimana membuat skema penggantian yang optimal dan cash-flow dari Lapindo.

Contoh menarik-meski mungkin gak nyambung banget adalah film the rainmaker, dimana juri mengganjar perusahaan asuransi dengan istilah "injury damage"--kalo gak salah, yang cukup besar karena sengketa hukum soal menolak klaim seseorang yang sekarat karena kanker dan akhirnya meninggal. Akibat injury damage yang gak tanggung-tanggung, perusahaan itu menyatakan bangkrut. Akibatnya tanggungan asuransi malah jadi tidak optimal. Pemilik perusahaan malah bebas. Bukan tidak mungkin itu tidak terjadi di kasus Lapindo. Masalahnya kita minim ahli-ahli yang serius mendalami antara hukum dan ekonomi.