Dec 7, 2006

Bayangan indah globalisasi...

Baru-baru ini indeks globalisasi dirilis ke enam kalinya oleh majalan Foreign Policy bekerjasama dengan A.T. Kearney Inc (here and pdf). Menariknya dari laporan tersebut, negara-negara yang tercatat sebagai 20 besar teratas dari 62 negara yang diukur, mewakili beberapa negara sedang berkembang antara lain negara Eropa timur seperti republik Ceko, Slovenia dan Hungaria. Dua negara Asean yaitu Singapura menempati posisi teratas dan Malaysia berada di urutan 19 negara ter-global. Dimana posisi Indonesia? Tidak berubah dari posisi dari tahun lalu, kita masih berada di urutan ke-60.


Globalisasi adalah sebuah fakta yang tidak bisa dihindari. Jargon bahwa globalisasi membuat jarak semakin dekat dan dunia semakin kecil tampaknya mendekati kenyataan. Tidak mengherankan penggunaan internet merupakan indikator penting dalam dimensi koneksi teknologi. Internet dalam beberapa hal sangat berperan dalam pengurangan jarak diantara belahan dunia. Secara ekonomi, globalisasi diartikan sebagai integrasi perekonomian dengan mengukur perdagangan luar negeri dan investasi langsung luar negeri. Selain itu, partisipasi dalam percaturan politik global menjadi nilai tambah tersendiri. Selanjutnya, jumlah perjalanan wisata, lalu lintas telephone internasional and lalu lintas pengiriman uang dari dan ke luar negeri menjadi indikator penting dalam kontak personal.

Apa artinya indeks globalisasi bagi Indonesia? Pertama, indeks ini mematahkan mitos globalisasi sebagai fenomena ekonomi. Dalam tataran tertentu terlihat jelas kaitan antara perdagangan internasional dan globalisasi. Sebaliknya, indeks ini menunjukkan bahwa performance ekonomi tidak selalu sejalan dengan globalisasi. Misalnya Amerika Serikat yang berada pada urutan ke-3, dalam hal integrasi ekonomi justru berada pada posisi 2 terbawah. Hal ini didukung oleh fakta bahwa perdagangan domestik mendominasi mengingat tingginya tingkat konsumsi dalam negri AS. Kecenderungan yang sama juga terlihat pada negara maju lainnya yang masuk dalam jajaran 20 besar kecuali Singapura. Walaupun demikian, negara sosialis Eropa timur justru mendapat keuntungan luar biasa dari globalisasi antara lain terbukanya pasar tenaga kerja.

Kedua, bagi para penentang globalisasi penerbitan indeks ini merupakan pukulan telak. Indonesia yang menempati posisi ke-60 justru berada di kutub yang sebaliknya. Bisa dikatakan Indonesia belum sepenuhnya terintegrasi kepada sistem global. Ditambah lagi dengan kelemahan kita dari segi koneksitas teknologi, kita sungguh jauh tertinggal. Minimnya jaringan komunikasi termasuk internet yang melayani wilayah pedesaan, pulau terpencil dan kawasan tertinggal lainnya merupakan indikator bahwa kita belum mengglobal. Bagi kelompok pro liberalisasi perdagangan, argumen ini dapat dipastikan membuka jalan bagi kesempatan liberalisasi yang lebih luas.

Pesan yang ingin disampaikan dalam studi ini sangatlah jelas yaitu mendorong negara-negara di dunia untuk lebih terbuka terhadap globalisasi. Namun, diskusi mengenai globalisasi tidak bisa berhenti pada deretan angka-angka seperti paparan studi ini. Dalam beberapa hal studi ini mengandung kelemahan ketika indeks ini tidak bisa menyatakan siapa menang-siapa yang kalah hanya berdasarkan urut-urutan. Lihat saja Iran di urutan terakhir (62) tetapi dalam hal teknologi nuklir beberapa langkah lebih maju. Justru pertaruhannya adalah menyangkut kehidupan orang banyak. Persoalan yang lebih struktural antara lain akses terhadap sumber daya sama sekali tidak dibahas dalam studi ini. Pertanyaan yang sungguh perlu dijawab adalah apakah globalisasi mengakibatkan pemerataan akses terhadap sumber daya? Ini justru sangat krusial.

land question: access to the land

In responding to Peter Timmer in Jakarta Post (here), I would comment on his point on the lack of agriculture land. Since the debate of rice economy mainly discusses who should play a role in food policy, the market or the state? Let step aside from it and look back to farmer’s household having tiny plot of land. What is wrong with that? It is argued that small plot brings lower yield regardless the productivity probably be higher with advance investment. It is true though. But this is not the farmers’ fault having small plot of land.

The land has been distributed bias toward large capitalist farmers. Since they have more resources (capital, labor etc), they are able to accumulate the land and leaving other peasants with small plot of land. Many peasants are also left from agriculture sector and becoming rural wage labor (see Lenin)

My point is the access to the land is still problematic coupled with imperfect information and interlinked market. Some poor farmers do have a dream to enlarge their holding but then they don’t have enough access to credit for buying more land. The same happens whenever they want to improve land productivity but then the input market is not farmers’ friendly. Since the farmers are poor, the increased cost would be covered by loan from someone else’s pocket (usually money lender, often large holding landlords).

Instead of playing with the price, first, land distribution must be worked out. Some people are reluctant to this idea since it sounds as communist approach. Well, I can say our government starts doing this too (here). So does our government turn to be communist?

so if we want to improve the welfare of the poor farmers but they do have tiny plot, why dont we give them the land for doing farming?