Nov 8, 2006

Saatnya individualisasi aset...

Minggu-minggu ini berita kedatangan De Soto ke Indonesia (red. Jakarta) telah menimbulkan kehebohan tersendiri. Bukan hanya isu seputar pengangkatan dirinya sebagai konsultan ekonomi SBY (tentu saja harganya selangit) tetapi juga aliran pemikiran yang ditawarkan menjadi perdebatan.

Lalu kemudian kita bertanya, apakah sudah saatnya aset-aset orang miskin di privatisasi seperti disarankan oleh De Soto dalam beberapa publikasinya?

Kita tahu bahwa aset bagi kaum miskin adalah sebuah berkah. Dalam konteks ini aset yang akan dibicarakan adalah tanah. Asumsinya tanah dalam status yang tidak jelas mengharuskan intervensi (salah satunya dengan sertifikat) agar aset tersebut bernilai di pasar.

Masalah lain, akses terhadap tanah dipengaruhi oleh banyak faktor terutama faktor sosial budaya yang mengatur bagaimana suatu masyarakat memperoleh akses terhadap tanah. Di wilayah ini yang lebih dominan adalah hak milik bersama (communal property) dibandingkan kepemilikan individu.

Ternyata kepemilikan bersama tidak menyelesaikan masalah. Penguasaannya justru didominasi oleh para elite yang mengatur akses warga komunitas. Warga komunitas yang marginal otomatis akan semakin terpinggir.

Mentransformasi kepemilikan bersama menjadi kepemilikan pribadi, tidak mudah. Bentuk penguasaan pribadi yang terbentuk sesudahnya sangat berkaitan bagaimana akses terhadap tanah didefinisikan pada masa kepemilikan bersama. Lagi-lagi hanya warga-warga tertentu yang saja yang menangguk keuntungan dari transformasi ini. Warga yang tidak sempat berpartisipasi dalam akses tanah di masa sebelumnya, sesudah transformasi tidak mengalami perubahan. Bahkan situasinya justru semakin memburuk.

Terkait dengan kepemilikan pribadi, banyak yang menyayangkan tanah-tanah itu nantinya dijual. Benar, alasannya akses terhadap sumber mata pencaharian, dalam banyak kasus, relatif terbatas sehingga penjualan tanah bisa dilihat sebagai 'langkah terakhir' penyelamatan. Artinya seandainya pemegang kepemilikan individu dapat memperoleh mencukupi kebutuhannya secara optimal, penjualan tanah setidaknya berkurang.

Kedua, akses kepemilikan pribadi belum tentu mendapatkan akses kredit yang luas. Alasannya informasi berkaitan dengan ketersediaan kredit dan kebutuhan akan kredit tidak tersebar sempurna diantara lembaga keuangan kredit dan pemilik aset.

Terakhir, menjawab privatisasi 'a la' De Soto layak dipertimbangkan jika perangkat institusi pasar sudah berjalan secara sempurna. Tampaknya kesempurnaan ini sulit dicapai sehingga ide De Soto didengarkan saja, tidak usah dilaksanakan.

2 comments:

Ari Juliano Gema said...

Halo pelantjong maya,

Saya juga mencoba mengkritisi pemikiran de Soto (http://arijuliano.blogspot.com/2006/11/apa-yang-kurang-dari-pemikiran-de-soto.html). Menurut saya, de Soto berasumsi bahwa setiap orang yang bergerak di sektor informal pasti memiliki property (tanah) yang belum memiliki sertifikat. Masalahnya, de Soto tidak membahas mengenai pengusaha sektor informal yang tidak memiliki properti, yang berdasarkan asumsi saya justru menempati porsi yang besar di Indonesia.

Oleh karena itu, menurut saya, metode pembiayaan seperti yang dilakukan Garmeen Bank dapat digunakan untuk mengatasi masalah itu. Selain itu juga mengupayakan agar mereka sadar akan potensi Hak Kekayaan Intelektual yang mereka miliki.

pelantjong maja said...

menguasai tanah tapi tidak punya sertifikat = tidak aman

menguasai tanah bersertifikat = belum tentu aman selama law enforcement soal individual right lemah
-> ditambah asumsi bahwa adanya property right menjamin akses kredit, perlu mendapat perhatian mengingat belum tentu kredit tersedia secara bebas.

solusi akses kredit yang disediakan lembaga finansial ala grameen bank juga tidak luput dari kritik disini dan disini.